Kejurnas Voli Putry: Antara Semangat Berprestasi dan Beban Pendanaan di Pundak Keluarga



ROKAN HILIR – Penyelenggaraan dan keikutsertaan tim voli wanita Kabupaten Rokan Hilir dalam ajang Kejuaraan Nasional (Kejurnas) kini menjadi sorotan luas masyarakat.jumat 4/juni/2026


Isu yang mengemuka dan menuai kritik keras berkaitan dengan praktik pengutipan atau pemungutan dana dari orang tua atlet yang dinilai terjadi berulang kali setiap kali ada jadwal pertandingan atau kejuaraan, baik tingkat daerah maupun nasional.

 

Kekecewaan dan pertanyaan besar disampaikan oleh salah satu narasumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan, namun mewakili suara banyak orang tua dan warga masyarakat yang merasa keberatan dengan kebijakan atau praktik tersebut. Menurutnya, hal ini sudah berlangsung lama dan menjadi beban tersendiri bagi keluarga atlet.

 

"Kami bertanya-tanya, setiap ada even atau pertandingan, kenapa biayanya harus selalu dikutip atau dibebankan kepada orang tua? Kalau pun alasan yang sering dikemukakan adalah Pemerintah Daerah tidak memiliki anggaran yang cukup, pertanyaannya: kenapa kabupaten ini harus terus dipaksakan untuk ikut serta di setiap kejuaraan, kalau dari awal memang tidak ada kepastian pendanaan dari pemda?" ungkap narasumber tersebut dengan nada kecewa.

 

Ia menambahkan, partisipasi dalam ajang bergengsi seperti Kejurnas tentu menjadi kebanggaan bagi daerah dan juga keluarga atlet. Namun, kebanggaan tersebut terasa berkurang dan justru menjadi beban berat ketika biaya akomodasi, transportasi, konsumsi, hingga keperluan operasional tim harus ditanggung sebagian besar atau seluruhnya oleh orang tua.

 

"Kami mendukung anak-anak kami berprestasi, kami bangga mereka bisa mengharumkan nama Rokan Hilir. Tapi kami juga manusia biasa, kami punya batas kemampuan ekonomi. Kalau setiap kali ada pertandingan pasti dimintai sumbangan atau uang muka, lama-kelamaan kami juga tidak sanggup. Kenapa hal ini tidak dipikirkan matang-matang oleh pengurus atau pihak terkait sebelum memutuskan ikut bertanding?" tegasnya.

 

Sorotan ini makin menguat lantaran Kejurnas merupakan ajang berskala besar yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Masyarakat mempertanyakan komitmen pembinaan olahraga di daerah ini. Apakah pembinaan hanya sebatas memanggil atlet, melatih, dan mengirim bertanding, tanpa ada jaminan pendanaan yang jelas dan berkelanjutan dari instansi berwenang?

 

"Kalau memang anggaran tidak ada atau terbatas, seharusnya prioritas keikutsertaan juga disesuaikan. Jangan paksakan ikut di mana-mana tapi akhirnya beban biaya jatuh ke pundak orang tua. Ini kan bukan cara pembinaan yang benar, seolah-olah prestasi daerah ini dibangun di atas keringat dan uang pribadi warga," tambahnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pemuda dan Olahraga maupun pihak pengurus cabang olahraga terkait polemik pemungutan dana ini. Masyarakat berharap hal ini segera ditindaklanjuti, dicarikan solusi terbaik, dan tidak terulang lagi di kejuaraan-kejuaraan mendatang, agar semangat berprestasi anak-anak daerah tetap terjaga tanpa membebani orang tua.