 |
| Gusri Hanafi,S.E Wakil Sekretaris Pw GP ANSOR Sumatera Utara |
SUMATERA UTARA — Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (PW GP Ansor) Sumatera Utara, Gusri Hanafi, S.E., mengecam keras dugaan keterlibatan oknum Babinsa di Kabupaten Langkat dalam kasus pengangkutan narkotika jenis sabu seberat 46,9 kilogram, sebagaimana diberitakan Riau Pos.
Menurut Gusri Hanafi, pemberitaan tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh institusi negara agar memperkuat pengawasan internal dan memastikan setiap anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan, aturan hukum, serta amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa narkotika merupakan ancaman nyata bagi masa depan generasi muda Indonesia. Karena itu, dugaan keterlibatan aparat dalam rantai peredaran narkotika merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata.
"Kami mengecam keras dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengangkutan narkotika tersebut. Aparat negara yang digaji menggunakan uang rakyat seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi masyarakat dan menyelamatkan generasi bangsa, bukan justru diduga terlibat dalam aktivitas yang dapat menghancurkan masa depan anak bangsa," tegas Gusri Hanafi, S.E.
APARAT NEGARA HARUS MENJADI TELADAN, BUKAN MENCEDERAI KEPERCAYAAN RAKYAT
Gusri menilai, kepercayaan masyarakat terhadap aparat negara merupakan amanah besar yang harus dijaga melalui integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
Menurutnya, ketika seorang aparat diduga menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam tindak pidana narkotika, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut individu yang bersangkutan, tetapi juga menyangkut kehormatan institusi dan kepercayaan publik.
"Bagaimana mungkin negara meminta masyarakat bersama-sama memerangi narkoba apabila muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam pengangkutan barang haram tersebut? Ini harus menjadi evaluasi serius. Jangan sampai masyarakat, khususnya generasi muda, kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung mereka," ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap tindak pidana narkotika. Namun, penanganannya harus tetap berlandaskan fakta, bukti, dan proses hukum yang berlaku.
"Seragam dan jabatan bukanlah tameng untuk menghindari hukum. Siapa pun yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang memiliki jabatan atau kewenangan," tambahnya.
DESAK DANDIM 0203/LANGKAT DAN KAPOLRES LANGKAT PERKUAT PENGAWASAN DAN PENEGAKAN DISIPLIN
Gusri Hanafi meminta Komandan Kodim 0203/Langkat dan Kapolres Langkat mengambil langkah serius untuk memperkuat pengawasan internal, pembinaan integritas, dan penegakan disiplin terhadap seluruh personel di lingkungan masing-masing.
Ia menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh hanya menjadi formalitas, tetapi harus dijalankan secara konsisten untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan serta keterlibatan anggota dalam tindak pidana.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi:
Mendesak Dandim 0203/Langkat memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin terhadap seluruh personel serta memastikan setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggota ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mendesak Kapolres Langkat memperkuat pengawasan internal dan memastikan penanganan perkara narkotika berjalan profesional, transparan, serta bebas dari intervensi yang tidak semestinya.
Mendorong pengungkapan jaringan narkotika secara menyeluruh, termasuk pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali, pemasok, penghubung, maupun penerima manfaat dari aktivitas tersebut.
Meminta penegakan hukum tanpa pandang bulu, tanpa membedakan pangkat, jabatan, kedudukan, maupun latar belakang seseorang.
Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pembinaan dan pengawasan personel, agar institusi negara semakin kuat dalam menjaga integritas dan mencegah keterlibatan anggotanya dalam peredaran gelap narkotika.
"Kami meminta Dandim 0203/Langkat dan Kapolres Langkat tidak menganggap persoalan ini sebagai perkara biasa. Harus ada evaluasi serius, pengawasan yang nyata, dan penegakan disiplin yang konsisten. Institusi negara harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani secara sungguh-sungguh," tegas Gusri.
PERANG TERHADAP NARKOBA HARUS DIMULAI DARI INTEGRITAS APARAT
Menurut Gusri, pemberantasan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penangkapan pengedar di lapangan. Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan pengawasan ketat terhadap seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum.
Ia menilai, upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkotika akan sulit mencapai hasil maksimal apabila integritas aparat tidak dijaga dengan baik.
"Jangan hanya masyarakat yang terus-menerus diminta menjauhi narkoba. Semua pihak harus memberikan teladan, terlebih aparat yang memiliki tanggung jawab menjaga keamanan negara. Perang terhadap narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan tidak ada aparat yang menyalahgunakan amanah dan kewenangannya," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa satu kilogram narkotika saja dapat membawa dampak serius bagi masyarakat, terlebih jika barang bukti yang diberitakan mencapai puluhan kilogram.
Di balik angka tersebut, terdapat ancaman terhadap kesehatan, masa depan keluarga, dan keberlangsungan generasi muda Indonesia.
"Bayangkan berapa banyak generasi muda yang berpotensi menjadi korban apabila narkotika sebanyak itu beredar di tengah masyarakat. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kita kehilangan generasi penerus akibat narkoba, sementara pihak yang seharusnya ikut memberantasnya justru diduga terlibat dalam rantai pengangkutannya," ungkapnya.
GP ANSOR HARUS BERDIRI BERSAMA RAKYAT MENYELAMATKAN GENERASI BANGSA
Sebagai bagian dari gerakan pemuda, Gusri Hanafi menegaskan bahwa upaya menjaga generasi muda dari bahaya narkotika merupakan tanggung jawab bersama, termasuk organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, pemerintah, serta seluruh elemen bangsa.
Ia menyatakan bahwa kritik terhadap dugaan pelanggaran aparat bukanlah bentuk permusuhan terhadap institusi TNI maupun Polri. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian agar institusi negara semakin profesional, berintegritas, dan memperoleh kepercayaan masyarakat.
"Kami menghormati institusi TNI dan Polri sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan negara. Namun, penghormatan terhadap institusi tidak berarti kita harus diam ketika muncul persoalan serius. Justru demi menjaga kehormatan institusi, setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara tegas, terbuka, dan bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat membutuhkan aparat yang dapat dipercaya, bukan sekadar aparat yang memiliki jabatan dan seragam.
Negara membutuhkan personel yang berani memberantas kejahatan, menjaga keamanan, serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman, termasuk peredaran gelap narkotika.
GUSRI HANAFI: JANGAN BIARKAN SERAGAM NEGARA KEHILANGAN KEHORMATANNYA
Menutup pernyataannya, Gusri Hanafi, S.E., menegaskan bahwa penegakan hukum harus menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi rakyat.
Ia meminta agar seluruh fakta dalam perkara tersebut diungkap secara menyeluruh dan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
"Negara ini dibangun untuk melindungi rakyat, bukan memberikan ruang bagi siapa pun untuk merusak rakyat. Aparat dibiayai oleh uang rakyat agar menjaga keamanan dan masa depan bangsa. Oleh karena itu, apabila ada oknum yang terbukti mengkhianati amanah tersebut, harus ada pertanggungjawaban yang tegas sesuai hukum," tegasnya.
"Jangan sampai seragam yang seharusnya menjadi simbol kehormatan justru mencederai kepercayaan masyarakat. Jangan sampai generasi muda kita dihancurkan oleh narkotika, sementara kita kehilangan ketegasan dalam menindak siapa pun yang terlibat. Bongkar jaringannya, tegakkan hukum tanpa pandang bulu, perkuat disiplin aparat, dan selamatkan masa depan anak bangsa!"
Menurutnya, keberhasilan negara dalam memerangi narkotika tidak hanya diukur dari banyaknya barang bukti yang disita atau jumlah pelaku yang ditangkap, tetapi juga dari kemampuan seluruh institusi memastikan integritas anggotanya dan menjaga kepercayaan masyarakat.
"Rakyat membutuhkan aparat yang menjadi pelindung, bukan sumber persoalan. Generasi muda membutuhkan masa depan yang aman dari narkoba. Dan negara membutuhkan keberanian untuk menegakkan hukum kepada siapa pun tanpa pengecualian. Inilah saatnya seluruh pihak membuktikan komitmennya dalam menyelamatkan generasi bangsa," tutup Gusri Hanafi, S.E